Program prioritas yang dimaksud antara lain rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pengentasan kemiskinan, pendidikan gratis, serta layanan kesehatan gratis.
“Yang seperti Rutilahu, dan untuk kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetap kita lanjutkan. Jadi kita berputar untuk kegiatan yang lainnya yang kita kurangkan,” tegas Eri.
Lebih jauh, Wali Kota Eri menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun 2026 tidak akan lagi bergantung pada besar kecilnya transfer dana dari pusat.
Hal ini disebabkan adanya pemberitahuan resmi mengenai pengurangan transfer bagi kota dengan kekuatan fiskal yang dianggap tinggi, termasuk Kota Surabaya.
Dalam menyusun kebijakan anggaran, Pemkot bersama DPRD Surabaya sepakat untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Fokus utama tetap diarahkan pada penanganan kemiskinan dan pengangguran, sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur kemungkinan akan dikurangi.
Selain itu, Eri juga memastikan tidak akan ada kenaikan beban bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan dinaikkan, sehingga warga tidak perlu khawatir terhadap penambahan pungutan pajak daerah.
Baca Juga: 5 Jejak Finansial Warga Kelas Menengah: dari Cicilan Rumah hingga Dompet Dana Darurat
Sebagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Surabaya berencana mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui skema sewa, mendorong penyertaan modal kepada BUMD, serta menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung pembiayaan proyek prioritas.
Wali Kota Eri bahkan mencontohkan urgensi efisiensi anggaran dalam pembangunan proyek. Jika sebuah proyek senilai Rp1 miliar pada tahun 2025 ditunda hingga 2028, maka nilainya bisa meningkat hingga Rp1,4 triliun akibat inflasi.
Dengan perhitungan tersebut, ia menilai percepatan pembangunan dengan pola pembiayaan alternatif justru lebih efisien.
Baca Juga: BRI Dukung Program Sapi Merah Putih untuk Perkuat Swasembada Pangan dan Industri Sapi Perah Rakyat
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Koperasi Merah Putih, misalnya, didorong agar terus berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi warga dengan bunga pinjaman rendah, maksimal 3 persen.