Lintas Sektor, Komdigi Perkuat Pengawasan Digital untuk Berantas Judi Online

WartaJatim.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap ruang digital untuk memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, di Kantor Komdigi, Meutya membahas strategi dan kerja sama lintas sektor untuk menangani permasalahan ini secara efektif.

Meutya menjelaskan bahwa dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, pemerintah telah menetapkan tujuh Desk Program Prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.

Baca Juga: Kementerian Komunikasi Tindak Tegas Penyalahgunaan Frekuensi Radio

Dari tujuh desk tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab Komdigi, yaitu Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber serta Perlindungan Data Pribadi.

“Judi online tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi dan kerja sama lintas sektor agar upaya ini lebih efektif,” ungkap Meutya Hafid pada Senin (3/3/2025).

Jenderal (Purn) Wiranto menyambut baik langkah tersebut dan menekankan bahwa penanganan judi online harus dilakukan dengan strategi terpadu.

Baca Juga: Kemhan Dukung Program Makanan Bergizi Gratis dalam Rakor Pangan

Ini mencakup aspek hukum, pemblokiran akses teknologi, serta peningkatan literasi digital di masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam praktik ilegal ini.

“Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online,” tegas Wiranto.

Selain fokus pada pemberantasan judi online, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih, Perkuat Ekonomi Pedesaan

Mengingat meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber terhadap berbagai institusi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat regulasi serta menerapkan teknologi keamanan yang lebih canggih.

“Keamanan digital menjadi prioritas utama, terutama dalam melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur penting nasional,” lanjut Meutya.

Jenderal (Purn) Wiranto menambahkan bahwa tantangan keamanan siber semakin kompleks dan memerlukan kesiapan yang lebih matang dari berbagai pihak.