Bocor! KPK Endus Dugaan ‘Pilih Kasih’ di Dapur MBG, Ada yang Diuntungkan?

WartaJatim.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengarahkan perhatian pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Dengan anggaran fantastis mencapai Rp71 triliun untuk tahun 2025, serta potensi tambahan dana Rp100 triliun jika program dipercepat, pengawasan terhadap penggunaannya menjadi semakin krusial.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan adanya indikasi praktik yang tidak transparan dalam pelaksanaan MBG, terutama karena program ini dikelola secara terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga: Ketua TP PKK Baru Kabupaten Pasuruan: Ny Merita Siap Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu tantangan utama adalah mekanisme penyaluran yang tersebar di berbagai daerah, yang berpotensi menyulitkan proses pengawasan.

Selain dugaan pengurangan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, KPK juga menerima informasi terkait adanya praktik ‘pilih kasih’ dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berperan sebagai penyedia makanan dalam program MBG.

“Kami mendengar ada laporan soal perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau dapur yang ditunjuk dalam program ini,” ujar Setyo dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Menteri Wihaji Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Madiun untuk Cegah Stunting

Tak hanya soal penunjukan SPPG, KPK juga menyoroti aspek pembangunan fisik dapur dan bahan baku yang digunakan.

Setyo menegaskan bahwa faktor lokasi SPPG sangat penting agar distribusi makanan tetap berjalan lancar dan kualitasnya terjaga hingga ke tangan penerima manfaat.

Selain itu, KPK juga menyoroti menu yang disediakan dalam program MBG, khususnya terkait pemberian susu dalam paket makanan.

Baca Juga: Romo H.R. Muhammad Syafi'i: Kolaborasi Ormas Islam Penting untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, program serupa yang dijalankan pemerintah sebelumnya, yakni pemberian susu dan biskuit, dinilai kurang efektif dalam menurunkan angka stunting.

Menurut Setyo, masyarakat cenderung lebih banyak menerima biskuit daripada susu, sehingga dampaknya terhadap perbaikan gizi tidak maksimal.

“Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak signifikan,” ungkapnya.