Puguh DPRD Jatim: Gelombang PHK Ancam Ekonomi dan Sosial, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Sebagai solusi, ia mendorong kebijakan seperti relaksasi pajak, penyederhanaan perizinan usaha, subsidi bahan baku, serta pengaturan pengupahan yang lebih adil agar industri tetap hidup dan tidak perlu melakukan PHK besar-besaran.

“Jawa Timur ini punya 42 juta penduduk. Jika gelombang PHK tidak ditangani, maka jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan miskin bisa melonjak drastis. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.

(***)