Krisis BBM di SPBU Swasta, Pemerintah Tambah Kuota Impor 10 Persen dan Bantah Monopoli Pertamina

wartajatim.CO.ID — Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR masih menghadapi kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) di berbagai titik.

Kondisi ini terjadi meski pemerintah telah menambah kuota impor dan memberikan izin pembelian dari Pertamina.

Dalam laman resminya, Shell Indonesia mengumumkan sebagian jaringan SPBU mereka belum dapat melayani penjualan produk bensin.

“Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bensin Shell tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” tulis pernyataan tersebut pada Rabu, 17 September 2025.

Baca Juga: SPBU Swasta Mundur, Pertamina Gagal Jual Base Fuel Meski Sempat Ada Kesepakatan

Untuk sementara, SPBU dengan logo kerang itu hanya menjual varian Shell V-Power Diesel.

Menanggapi keluhan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sudah menambah jatah impor BBM bagi perusahaan swasta sebesar 10 persen dibandingkan tahun lalu.

“Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan swasta dalam mendapatkan kuota impor, jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 29 Agustus 2025.

Menurut Bahlil, perusahaan yang masih kekurangan stok dapat membeli BBM dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Baca Juga: SPBU Swasta Akhirnya Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Ada 3 Syarat Penting yang Wajib Dipenuhi

“Kalau ada yang masih kurang ya silakan beli juga di Pertamina, barangnya ada di kilangnya,” kata Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pernyataan senada disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Laode Sulaeman, yang mengaku telah meminta data lengkap dari badan usaha swasta untuk mengetahui kebutuhan pasokan yang sebenarnya.

“Minta data ke badan usaha swasta, berapa sih penjualan dan spesifikasi apa yang diinginkan. Begitu dapat, kita kasih tahu Pertamina,” jelas Laode di Jakarta, 10 September 2025.

Laode menambahkan, koordinasi yang dilakukan bersama Pertamina bisa membuka peluang sistem impor satu pintu untuk menstabilkan pasokan.