Ledakan SMAN 72 Jakarta Bikin Gempar, 96 Korban Luka dan Siswa Ramai-Ramai Minta Pindah Sekolah

WartaJatim.CO.ID - Pasca insiden ledakan yang mengguncang SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025 lalu, sejumlah masalah baru muncul di lingkungan sekolah. Salah satu yang mencuat adalah banyaknya siswa yang mengajukan permintaan untuk pindah sekolah, akibat trauma dan kekhawatiran akan keselamatan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa permintaan pindah sekolah ini ternyata lebih luas dampaknya dari yang diperkirakan. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakartauntuk menemukan solusi terbaik.

“Ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya. Banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah,” ujar Pramono saat ditemui awak media di kompleks Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Minggu, 16 November 2025.

Baca Juga: Tragedi SMAN 72 Jadi Sorotan, Pakar Usul 'Self Policing' Jadi Kurikulum Wajib TK & SD Cegah Bullying

“Inilah yang juga menjadi pikiran. Saya sudah minta kepada sekolah dan termasuk Ibu Kepala Dinas, dirumuskan secara baik, karena saya nggak mau kemudian dampaknya sampai panjang,” tambahnya.

Proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta saat ini masih berlangsung secara daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pramono meminta agar pihak sekolah segera mengadakan rapat dengan guru dan orang tua siswa, untuk membahas opsi pembelajaran yang bisa diterapkan ke depan.

“Saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, batas waktu untuk pembelajaran yang pakai daring, itu kan sampai dengan hari Senin,” ujar Pramono.

“Hari Senin besok mereka akan mengundang para murid dan juga guru, para guru dan murid, untuk diberikan pilihan, apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring,” imbuhnya.

Baca Juga: RS Yarsi Rawat 15 Korban Bom SMAN 72, 13 Siswa Alami Gangguan Pendengaran Akibat Ledakan di Masjid

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta, Tetty Helena Tampubolon, menegaskan bahwa KBM pada Senin, 17 November 2025, masih akan dilakukan secara daring.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa sambil menunggu persetujuan orang tua, apakah mereka setuju KBM dilakukan secara tatap muka atau hybrid.

“Masih kita pantau juga dan kita pastikan dengan orang tuanya apakah sudah boleh ambil PJJ atau boleh hybrid. Jadi harus kami pastikan orang tuanya menyetujui,” ungkap Tetty di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu, 15 November 2025.

“Orang tua murid yang terutama memberikan restu karena mereka juga kan masih takut-takut, jangan-jangan ada kejadian lagi,” lanjutnya.