Pemerintah Kajian Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PUBG Disorot karena Pengaruh Kekerasan

WartaJatim.CO.ID - Insiden ledakan yang mengguncang SMAN 72 Jakarta memicu langkah serius pemerintah dalam meninjau kembali dampak permainan digital terhadap perilaku remaja.

Pemerintah kini tengah mengkaji kemungkinan pembatasan game online, terutama bagi kalangan pelajar, sebagai upaya mencegah kejadian serupa di masa depan.

Langkah ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap fenomena meningkatnya pengaruh game online terhadap generasi muda.

Salah satu permainan yang disebut menjadi sorotan adalah PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), game bergenre pertempuran yang kerap menampilkan unsur kekerasan.

Baca Juga: Terungkap! Kapolri Pastikan Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Adalah Pelajar, Polisi Masih Dalami Motif Aksi Mengejutkan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hasil rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Kertanegara pada Minggu sore, 9 November 2025, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten digital yang dikonsumsi anak sekolah.

“Presiden memberi perhatian besar terhadap dampak game online terhadap generasi muda,” ujar Prasetyo kepada awak media. “Karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan.”

Ia menambahkan, beberapa permainan daring seperti PUBG dinilai mengandung potensi membentuk persepsi keliru terhadap kekerasan.

“Misalnya contoh PUBG, di situ jenis-jenis senjata mudah dipelajari. Lebih berbahaya lagi secara psikologis, pemain bisa terbiasa melakukan yang namanya kekerasan sebagai sesuatu yang biasa aja,” kata Prasetyo menegaskan.

Baca Juga: Ledakan Masjid SMAN 72 Kelapa Gading Saat Salat Jumat: 54 Orang Terluka, Polisi Pastikan Belum Ada Korban Jiwa

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menilai pembatasan game online merupakan langkah preventif agar tragedi serupa di SMAN 72 tidak kembali terjadi.

“Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.

Pramono mengaku telah meninjau langsung lokasi kejadian dan bertemu para korban ledakan.

“Pada waktu setelah kejadian, saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa ada di rumah sakit waktu itu,” ungkapnya.