wartajatim.co.id Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo harus melalui mekanisme resmi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan ini disampaikan pasca-unjuk rasa besar yang digelar warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Tito mengungkapkan, meski kebijakan kenaikan PBB tersebut telah dicabut dan Bupati Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf, sebagian warga masih menuntut agar sang kepala daerah dicopot dari jabatannya.
Baca Juga: Polemik Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Berujung Pembatalan dan Tuntutan Pemakzulan Bupati Sudewo
“Kalau ada tuntutan lain, misalnya pemakzulan, itu ada mekanismenya melalui DPRD,” ujar Tito kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Menurut Tito, DPRD Kabupaten Pati saat ini sudah menindaklanjuti tuntutan warga dengan membentuk panitia khusus (pansus). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat menghormati proses politik yang berjalan di daerah, namun tetap mengimbau agar situasi di Pati tetap aman dan kondusif.
“Saya dengar DPRD sudah membuat pansus, ya sudah kita ikuti saja itu. Tapi jaga situasi kondusif,” tambahnya.
Baca Juga: Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa di Demo Tuntut Mundur Bupati Pati
Mendagri menjelaskan, sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) serta peraturan turunannya, penetapan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB menjadi kewenangan bupati atau wali kota setelah berkonsultasi dengan gubernur.
Oleh karena itu, peraturan bupati yang mengatur tarif PBB tidak sampai ke meja Menteri Dalam Negeri, melainkan direview oleh gubernur. “Yang mereview adalah gubernur, makanya enggak sampai ke saya,” ucap Tito.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan pajak maupun retribusi. Menurutnya, penyesuaian tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap, melalui sosialisasi yang matang, dan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat.
Baca Juga: Bupati Pati Minta Maaf soal Kenaikan PBB, Siap Tinjau Ulang Kebijakan yang Dianggap Memberatkan
“Lakukan bertahap saja, dan itu perhitungan NJOP juga harus hati-hati,” pungkasnya. Sebelumnya, kebijakan kenaikan PBB yang diterbitkan Bupati Pati menuai penolakan luas.