wartajatim.CO.ID – Nama Bupati Pati, Sudewo, kini menjadi sorotan publik setelah dua isu besar menghantam kepemimpinannya. Belum genap sebulan dilantik, ia sudah menghadapi gelombang demonstrasi warga serta dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek jalur kereta.
Pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga Pati turun ke jalan menuntut Sudewo lengser dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang sempat diberlakukan pemerintahannya.
Kebijakan itu menuai protes luas lantaran dinilai memberatkan masyarakat. Terlebih, Sudewo sebelumnya juga sempat melontarkan pernyataan menantang warga yang tidak setuju untuk melakukan demo besar-besaran.
Baca Juga: Mendagri Tito Tegaskan Pemakzulan Bupati Pati Harus Lewat DPRD, Imbau Warga Tetap Kondusif
Meski kemudian kebijakan PBB tersebut dibatalkan dan permintaan maaf disampaikan, warga tetap melanjutkan aksi protes dengan menuntut Sudewo mundur dari kursi bupati.
Di tengah tekanan dari masyarakat, nama Sudewo juga ikut disebut dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sudewo menerima aliran commitment fee terkait proyek tersebut.
Baca Juga: Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa di Demo Tuntut Mundur Bupati Pati
“Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurut Budi, aliran dana itu diduga diterima Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR, sebelum dirinya resmi dilantik menjadi Bupati Pati.
“Terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan dalam update penahanan salah satu tersangka, saudara R, kami akan mendalami dan tentu akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW,” jelas Budi.
Baca Juga: Polemik Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Berujung Pembatalan dan Tuntutan Pemakzulan Bupati Sudewo
Ia juga menegaskan bahwa KPK membuka kemungkinan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan dalam penyidikan. “Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan,” tegasnya.
Dugaan kasus korupsi ini menambah panas situasi politik di Pati. Publik kini menanti langkah KPK sekaligus respons politik dari DPRD Pati yang sudah mendapat desakan kuat untuk menggunakan hak angket.