“Itu betul 1000 persen, bukan 100 persen lagi,” ujar Pramono. Ia menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk membayar proyek-proyek pembangunan pada November dan Desember 2025.
Berbeda dengan DKI, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah adanya dana Rp3,1 triliun yang disebut masih parkir di bank. Menurutnya, saldo kas umum daerah (RKUD) hanya Rp990 miliar di Bank Sumut.
“RKUD kita cuma satu di Bank Sumut, saldonya sebesar Rp990 miliar,” kata Bobby di Medan, Selasa (21/10/2025).
Bobby berjanji akan menelusuri kemungkinan kesalahan input data dan memastikan dana tersebut segera digunakan untuk membayar proyek-proyek yang telah rampung. “Yang sudah selesai segera kami bayarkan,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Dugaan APBD Jabar Rp4,17 T Mengendap di Bank
Dalam forum Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri, Purbaya kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat dan berharap dana itu segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, untuk memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Dari data Kemenkeu, 15 daerah tercatat memiliki dana mengendap tertinggi di perbankan, dengan posisi teratas ditempati DKI Jakarta (Rp14,6 triliun), disusul Jawa Timur (Rp6,8 triliun), dan Kota Banjar Baru (Rp5,1 triliun).
(ASR)
Artikel Terkait
Program Kemenkeu Mengajar 9 di SMPN 1 Kare Madiun
Pemkab Banyuwangi Jalin Kerjasama dengan Kemenkeu untuk Optimalkan Pendapatan Daerah dan Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Sri Mulyani: Hampir 1.000 Pegawai Kemenkeu Berkurang akibat Kebijakan Negative Growth, Kinerja Tetap Positif
Rieke Diah Pitaloka Bongkar Tunjangan 300 Persen Kemenkeu, Usul Reset Sistem Gaji Aparatur Negara
DPRD Kota Malang Soroti Penurunan Pendapatan dan Membengkaknya Belanja Pegawai dalam Pembahasan APBD 2026
Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati KUA-PPAS APBD 2026 untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota