Rieke Diah Pitaloka Bongkar Tunjangan 300 Persen Kemenkeu, Usul Reset Sistem Gaji Aparatur Negara

WartaJatim.CO.ID - Isu gaji dan tunjangan aparatur negara kembali menjadi sorotan publik, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai polemik mengenai gaji DPR.

Seharusnya tidak dipandang secara parsial, melainkan dijadikan pintu masuk untuk mengevaluasi sistem penggajian di seluruh lembaga negara.

Dalam perbincangan di kanal YouTube milik Denny Sumargo pada Jumat, 8 September 2025, Rieke menyoroti ketimpangan dalam pemberian tunjangan kinerja (tukin). Ia mencontohkan Kementerian Keuangan yang disebut menerima tukin hingga 300 persen setiap bulan.

“Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi, tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya,” ujarnya.

Baca Juga: Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polri Jelaskan Alasan TNI Ikut Diturunkan Jaga Aksi Massa

Rieke menekankan bahwa momentum perdebatan gaji DPR harus dijadikan langkah awal untuk melakukan reset Indonesia. Mengatur ulang secara adil seluruh sistem penggajian aparatur negara, baik di DPR, kementerian, maupun pemerintah daerah.

“Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi sistem keuangan negara. Menurutnya, kritik terhadap DPR sah saja, tetapi sebaiknya transparansi berlaku menyeluruh.

Baca Juga: Mensos Minta Tambahan Anggaran Rp12 Triliun ke DPR, Fokus pada Bansos hingga Program Lansia

“Jangan satu sisi DPR, ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transparansi itu untuk semua kementerian, lembaga negara, kementerian pusat maupun daerah,” pungkas Rieke.

Isu ini diperkirakan akan terus bergulir mengingat publik semakin menuntut keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara.

(HCY)