WartaJatim.CO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum terserap optimal dan masih mengendap di sejumlah bank daerah.
Berdasarkan data Kemenkeu yang bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia (BI), jumlah dana tersebut mencapai Rp234 triliun hingga triwulan ketiga tahun 2025.
Temuan ini memunculkan reaksi beragam dari para kepala daerah. Salah satu yang paling vokal adalah Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, yang menilai data tersebut tidak akurat.
Ia bahkan datang langsung ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (22/10/2025) untuk memberikan klarifikasi dan laporan resmi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Setelah Himbara, Kini BPD Dilirik Kemenkeu untuk Penempatan Dana Negara Rp200 Triliun
Menurut Dedi, dana Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di perbankan bukanlah simpanan, melainkan kas aktif daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan.
“Belanja modal untuk kepentingan pembangunan mengalami kenaikan hampir 1000 persen dibanding anggaran tahun lalu, padahal besaran anggarannya turun dari Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun,” jelas Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa jumlah dana yang tersimpan di Bank BJB per 15 Oktober 2025 hanya Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1 triliun sebagaimana disebut Kemenkeu.
“Itu pun bukan uang simpanan, tapi uang kas daerah yang setiap hari update ke Pak Mendagri,” tegasnya.
Menanggapi bantahan tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa data yang digunakan pemerintah pusat bersumber langsung dari Bank Indonesia dan dilaporkan secara rutin oleh pihak perbankan.
Baca Juga: Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun, Kemenkeu Pastikan Rasio Masih Aman dan Terkendali
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan perbankan setiap hari atau beberapa minggu sekali,” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan bahwa data tersebut mencakup seluruh jenis simpanan daerah, baik berupa deposito maupun giro. Ia menilai rendahnya realisasi belanja daerah menjadi faktor utama banyaknya dana APBD yang mengendap.
“Realisasi belanja sampai triwulan ketiga tahun ini masih melambat, sehingga menambah simpanan uang pemda di bank hingga Rp234 triliun,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, justru membenarkan data Kemenkeu yang mencatat dana DKI sebesar Rp14,6 triliun. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut adalah pola tahunan karena sebagian besar pembayaran proyek Pemprov dilakukan di akhir tahun.