Industri Jepang Rugi 100 Juta Yen per Jam! Jepang Paksa AS Turunkan Tarif Mobil

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Jepang mendesak Amerika Serikat untuk segera menurunkan tarif impor mobil dan suku cadang yang dinilai memberatkan industri otomotif Negeri Sakura.

Desakan ini disampaikan setelah pertemuan bilateral di Washington pada Sabtu (9/8/2025), menyusul penerapan kebijakan tarif gabungan (stacking) yang menuai protes dari Tokyo.

Negosiator perdagangan utama Jepang, Ryosei Akazawa, mengungkapkan bahwa tarif stacking membuat produsen mobil Jepang harus membayar beban ekstra. Kebijakan itu menggabungkan tarif lama sebesar 2,5% dengan tarif baru 25% yang diberlakukan pada era Presiden Donald Trump, sehingga total tarif mencapai 27,5%.

“Kebijakan ini sangat merugikan. Perusahaan kami bisa kehilangan hingga 100 juta yen per jam akibat tarif stacking,” ujar Akazawa dalam konferensi pers usai pertemuan.

Baca Juga: AS Naikkan Tarif Impor Jadi 50 Persen untuk India, Imbas Pembelian Minyak dari Rusia

Akazawa menambahkan bahwa AS sebenarnya telah menyatakan secara lisan untuk tidak menerapkan tarif stacking. Namun, pada praktiknya, kebijakan itu tetap dijalankan, memicu kerugian besar di pihak Jepang.

Pemerintah Amerika Serikat melalui perwakilan perdagangan mengakui adanya kesalahan penerapan tarif tersebut. Washington berjanji akan mengembalikan kelebihan tarif yang telah dipungut dan berkomitmen merevisi perintah eksekutif agar tarif impor mobil dan suku cadang dari Jepang dapat dikurangi.

“Kami akan segera memperbaiki kebijakan ini. Proses revisi tidak akan memakan waktu hingga enam bulan,” ujar pejabat perdagangan AS yang enggan disebutkan namanya.

 Baca Juga: AS-Filipina Sepakati Tarif Baru! Trump Turunkan Pajak Impor Jadi 19 Persen & Umumkan Kerja Sama Militer

Bagi Jepang, revisi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas industri otomotif yang menjadi salah satu tulang punggung ekonominya. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan dagang kedua negara yang selama ini saling bergantung.

Hingga kini, kedua belah pihak masih terus berkomunikasi intensif untuk memastikan kebijakan baru dapat diterapkan secepat mungkin, sehingga kerugian besar yang diderita produsen otomotif Jepang dapat ditekan.

(HCY)