WartaJatim.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyepakati kerja sama strategis dalam pengelolaan kawasan Blok Ambalat, wilayah sengketa yang terletak di perairan Laut Sulawesi. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6).
Dalam pernyataannya kepada media, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua negara memutuskan untuk mengambil langkah pragmatis guna menghindari konflik berkepanjangan terkait perbatasan maritim yang belum terselesaikan secara hukum. Ia menilai, penyelesaian yang bersifat teknis masih membutuhkan waktu, namun semangat kerja sama tetap menjadi prioritas utama.
"Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal, masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak," ujar Prabowo di hadapan awak media.
Baca Juga: Konflik Thailand vs Kamboja Memanas, PM Paetongtarn dan Hun Sen Kunjungi Perbatasan Sengketa
Blok Ambalat sendiri merupakan kawasan yang kaya akan potensi minyak dan gas bumi, dan selama dua dekade terakhir telah menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Namun kini, kedua negara bertekad untuk menempuh jalur kolaboratif dalam bentuk joint development atau pengelolaan bersama.
“Contoh masalah Ambalat, kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” lanjut Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa apa pun sumber daya yang ditemukan di wilayah tersebut akan dimanfaatkan secara bersama, demi kemaslahatan rakyat kedua negara. “Apa pun yang kita ketemu di laut, itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” imbuhnya.
Baca Juga: Sengketa Pulau di Trenggalek–Tulungagung, Kemendagri Sebut Ada 16 Pulau dalam Wilayah Jatim
Sikap terbuka dan solutif ini mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, kendala hukum yang masih belum menemui titik temu tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mempercepat kerja sama ekonomi yang nyata dan bermanfaat.
“Kalau tampaknya masih buntu sedikit dari segi hukum dan peraturan, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi joint development authority di kawasan Ambalat,” ungkap Anwar.
Ia juga menambahkan bahwa jika penyelesaian hukum terus ditunggu tanpa inisiatif kolaborasi, maka risiko keterlambatan bisa berlangsung hingga puluhan tahun.
Baca Juga: Prabowo Tetapkan 4 Pulau Sengketa Milik Aceh, Ini 3 Fakta yang Perlu Diketahui
“Karena, kalau kita tunggu selesai, kadang mengambil masa dua dekade lagi,” tuturnya.