Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Blitar 2025-2030: Masyarakat Berperan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kota Blitar, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Forum Konsultasi Publik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Acara ini juga mencakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Blitar, Forum tersebut berlangsung di Balai Kota Koesoema Wicitra pada Kamis, 13 Maret 2025.

Baca Juga: Modus Gas LPG Oplosan di Jabar-Jateng: Beli Subsidi, Jual Non-Subsidi

Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, memaparkan sejumlah program yang menjadi fokus dalam 100 hari kerja pemerintahannya.

Beberapa program prioritas yang diusulkan meliputi Sarapan Bareng Walikota Blitar, Kencan SAE, dan Car Free Day Kota Blitar Sehat Bazar UMKM.

Selain itu, terdapat juga inisiatif Parenting Pola Asuh Anak, Asupan Gizi bagi Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita, serta program BERKAT SAE (Berbagi Nutrisi untuk Lansia Prioritas).

Baca Juga: Gugatan Hak Cipta Musisi ke MK, Ahmad Dhani: Itu Kekanak-kanakan

Walikota menekankan bahwa forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendalami dan menjaring aspirasi masyarakat.

Prioritas utama dalam RPJMD 2025-2030 adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan yang layak, dan peningkatan pelayanan kesehatan.

"Kami memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pendidikan melalui pola bantuan serta pelatihan kerja. Kami juga akan membantu warga dalam mencari pekerjaan dan menyelesaikan pendidikan mereka," ujar Walikota Blitar.

Baca Juga: Bupati Malang Santuni 1000 Anak Yatim dalam Acara Safari Ramadhan Bersama BAZNAS untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kepala Bappeda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan selama lima tahun ke depan.

Forum ini juga berfungsi sebagai wadah koordinasi berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Beberapa isu pembangunan yang menjadi fokus Pemerintah Daerah meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan jumlah pengangguran terbuka.