Bupati Bondowoso Hadiri Rapat KPK: Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

WartaJatim.CO.ID - Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag, bersama Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menghadiri undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memperkuat kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bondowoso, Acara tersebut berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu, 19 Maret 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Baca Juga: Pemerintah Siap Klarifikasi UU TNI, Puan Maharani Pastikan Tak Ada Dampak Negatif

Undang-undang tersebut mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi di wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

KPK akan melakukan koordinasi dengan kepala daerah di seluruh Pemerintah Daerah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III.

Baca Juga: Bintang Badjideh Ungkap Keinginan Berhenti Saling Lapor dengan Nikita Mirzani: Mau Damai, Mau Fokus ke Vadel

Dalam rapat ini, berbagai hal terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah akan dibahas.

Beberapa topik yang akan dibahas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi fokus utama. Optimalisasi pelayanan publik dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah juga akan menjadi agenda penting dalam rapat ini.

Baca Juga: Bintang Badjideh Ungkap Keinginan Berhenti Saling Lapor dengan Nikita Mirzani: Mau Damai, Mau Fokus ke Vadel

KPK berharap, melalui rapat koordinasi ini, para kepala daerah dapat berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan," tegasnya.