Pemkab Bangkalan Perkuat Sinergi dengan KPK untuk Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan Bebas Korupsi

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Komitmen ini diwujudkan melalui audiensi dan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa, 22 April 2025.

Baca Juga: Canting Restaurant Hadirkan Deretan Promo Lezat dan Seru untuk Menemani Momen Kebersamaan Anda

Bupati Bangkalan Lukman Hakim hadir langsung didampingi Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agenda ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam pertemuan itu, Bupati Lukman Hakim menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Baca Juga: Bintang Sepak Bola Nasional Siap Meriahkan JALALIVE Indonesia Stars Championship 2025 di Banjarnegara

“Kami terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan maksimal,” tegasnya saat audiensi bersama KPK pada Selasa lalu.

Pemkab membawa berbagai data penting sebagai bahan evaluasi oleh KPK seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 beserta realisasi APBD tahun sebelumnya.

Selain itu juga disampaikan status penyusunan serta pengesahan Perda APBD Tahun 2025 sebagai bagian dari transparansi anggaran daerah.

Baca Juga: Thunderbolts: Tanggal Rilis, Daftar Pemain, dan Sinopsis Film Marvel Terbaru

Informasi terkait pengadaan barang/jasa hingga data Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dilaporkan secara lengkap kepada pihak KPK dalam kegiatan tersebut.

Laporan pencegahan korupsi lainnya juga disiapkan sebagai bukti keseriusan Pemkab dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik koruptif.

Jajaran pimpinan daerah mulai dari Ketua DPRD hingga kepala OPD terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan sampai Inspektorat ditugaskan mengikuti monitoring evaluasi secara aktif.