Pemkab Bojonegoro Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bojonegoro berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bojonegoro, APenghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Baca Juga: Kim Tae-ri Raih Penghargaan Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2025 untuk Perannya dalam Jeongnyeon: The Star Is Born

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerima penghargaan tersebut di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Jumat, 2 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Pj Sekretaris Daerah Djoko Lukito, Kepala Inspektorat, dan Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro turut mendampingi Bupati.

Bupati Setyo Wahono menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi ini.

Baca Juga: Presiden Prabowo Angkat Bicara Soal Isu Jokowi: Dari Dugaan Ijazah Palsu Hingga 'Boneka Kekuasaan'

“Semoga keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut Bupati, opini WTP ini mencerminkan keberhasilan Pemkab Bojonegoro dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.

Hal ini juga menunjukkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Baca Juga: Presiden Prabowo Sidak Dapur MBG: Tekankan Higienitas Meski Program Capai Keberhasilan 99,99%

Keberhasilan ini menandakan adanya budaya kerja yang konsisten dan profesional di seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Nur Sujito, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan pengakuan atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

“Opini WTP merupakan bentuk apresiasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu, WTP juga didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),” jelasnya.