Pemkab Bangkalan Tegaskan Komitmen Lanjutkan Program Universal Health Coverage dengan Aturan Domisili Ketat

"Banyak masyarakat dari luar Bangkalan yang karena ingin mendapat layanan kesehatan yang cepat dan mudah, mengubah data KTP agar terlihat sebagai warga Bangkalan. Ini tentu membebani anggaran kami," tambah Fauzan.

Baca Juga: Pentas Seni TK Dharma Wanita Lumajang Perkuat Profil Pelajar Pancasila Melalui Pendidikan Karakter Anak

Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Bangkalan mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur syarat domisili bagi penerima layanan UHC.

Syarat tersebut menyatakan bahwa hanya warga yang telah berdomisili minimal enam bulan di Bangkalan dan dapat dibuktikan melalui tanggal cetak KTP yang berhak mendapatkan layanan.

Dari segi anggaran, Pemkab telah menyiapkan Rp55 miliar untuk membiayai program UHC pada tahun ini.

Baca Juga: Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang Tingkatkan Kesiapan Keamanan Siber melalui Verifikasi TMPI BSSN secara Daring

Namun, sekitar Rp7 miliar dari jumlah tersebut digunakan untuk melunasi tunggakan pembayaran tahun sebelumnya.

Sehingga dana efektif yang tersedia untuk layanan kesehatan pada tahun ini adalah sebesar Rp48 miliar.

Pemkab juga mencatat adanya tren peningkatan peserta program sekitar 4.000 jiwa setiap bulan. Kondisi ini memberikan tekanan terhadap kapasitas anggaran program yang disiapkan.

Baca Juga: Lumajang Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Melalui Audiensi Strategis dengan KPK di Jakarta

"Kami yakin jika pelaksanaannya kita atur lebih ketat, maka tren kenaikan peserta bisa ditekan dan dana Rp.48 miliar ini bisa mencukupi hingga akhir tahun," pungkasnya.

Fauzan yakin bila pengelolaan pelaksanaan program dilakukan lebih disiplin dan ketat, maka tren kenaikan peserta dapat dikendalikan.

Hal ini diyakini dapat membuat dana sebesar Rp48 miliar cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan sampai akhir tahun. (gha)