Wartajatim.co.id - Memperingati Menyongsong Hari Tani Nasional 2025, sorotan mengarah pada realitas yang tidak nyaman: lahan pertanian kian berkurang karena konversi ke perumahan dan industri.
Pengurangan ruang tanam ini memukul basis produksi pangan dan berpotensi menggoyang kedaulatan pangan jika tidak segera diatasi.
Di tengah kondisi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, mengajak publik kembali menempatkan petani dan pertanian sebagai penopang utama kehidupan berbangsa.
Ia menekankan bahwa nilai pertanian tidak berhenti pada angka ekonomi, melainkan menyangkut martabat dan ketahanan negara.
“Pertanian adalah simbol dari kekuatan dan ketahanan bangsa, tidak akan mungkin sebuah bangsa kuat kalau mereka kelaparan, kalau bangsa tersebut tidak memiliki kedaulatan pangan,” kata Puguh.
Peringatan itu ia kaitkan dengan pelajaran sejarah. Sejak lama, hasil bumi nusantara menjadi sasaran perebutan.
Selama tiga setengah abad, VOC mengekstraksi kekayaan alam Indonesia termasuk komoditas pertanian.
Bagi Puguh, fakta ini menandaskan posisi pertanian sebagai pusat kekuatan nasional dari masa ke masa.
Kini tantangannya berbeda. Jumlah petani makin sedikit sementara lahan produktif menyusut.
Arus alih fungsi tanah menekan produksi dan memberi sinyal bahaya bagi ketahanan pasokan. Jika dibiarkan, ketergantungan pada pangan dari luar akan kian besar.
Menjawab situasi tersebut, Puguh menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan yang memihak petani.
Artikel Terkait
Dr. Puguh Wiji Pamungkas Ajak Umat Bangkitkan Ekonomi Berbasis Nilai Islam
Hadiri Penanaman Anggrek oleh Maba STIE Malangkucecwara, Legislator Puguh: Sumbangsih Nyata bagi Malang Kota Bunga
Legislator Jatim Puguh Angkat Suara soal Program Magang 20 Ribu Fresh Graduate, Ini yang Jadi Sorotan
330 Ribu Smart TV untuk Sekolah, Puguh Wiji Pamungkas Anggota DPRD Jatim Ingatkan Daerah Perifer Jangan Tertinggal
Di UAKI School 2 UB, Dr. Puguh Tekankan Sabar dan Yakin sebagai Fondasi Kepemimpinan
Film Lokal Terancam Sepi Dukungan Jika Perda Perfilman Dicabut, Legislator Puguh: Pemerintah Harus Hadir