WartaJatim.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut baik langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan dan ketersediaan dokter spesialis di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil.
Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang selama ini masih terasa.
“Langkah ini sangat progresif, karena di daerah terpencil keberadaan dokter spesialis masih langka, sehingga berdampak pada tidak paripurnanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Puguh, Senin, 6 Oktober 2025.
Baca Juga: Kredit Konsumer BRI Tembus Rp216,26 Triliun per Agustus 2025, Didorong Kinerja BRIguna dan KPR
Ia menjelaskan, kebijakan dari Mendagri ini bisa menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan tenaga medis spesialis.
Namun demikian, Puguh mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penempatan tenaga medis, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.
“Harus ada kajian komprehensif terlebih dahulu. Tidak semua RSUD punya sarana dan prasarana lengkap untuk pendidikan dan penempatan dokter spesialis,” jelasnya.
Puguh menambahkan, kebutuhan dokter spesialis di Jawa Timur masih tergolong tinggi, terutama di rumah sakit yang berlokasi jauh dari pusat kota.
Oleh sebab itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan perguruan tinggi kedokteran agar proses pendidikan dan penugasan dokter spesialis dapat berjalan lebih cepat dan merata.
“Kalau jumlah dokter spesialis di daerah terpenuhi, masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan berkualitas di tempatnya sendiri tanpa harus ke Surabaya atau Malang,” ungkapnya.
Selain pemerataan jumlah tenaga medis, Puguh juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dokter spesialis yang ditempatkan di berbagai daerah.
“Pemerataan tidak hanya soal jumlah, tapi juga kualitas. Dokter spesialis harus kompeten sesuai standar nasional dan internasional, serta tetap mengutamakan keselamatan pasien,” tandasnya.
Ia berharap kebijakan yang diinisiasi Mendagri Tito Karnavian tidak berhenti di tingkat regulasi semata, melainkan benar-benar diterapkan secara nyata oleh pemerintah daerah.
Artikel Terkait
Polemik Sumbangan Sekolah di Jatim: Disoroti Legislator Puguh, Dinas Pendidikan Tegaskan Tak Boleh Pungli
Usai Musibah Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Roboh, Puguh DPRD Jatim Apresiasi Langkah Cepat Pemprov dan Minta Pengawasan Diperketat
Hari Kesaktian Pancasila, Legislator Puguh DPRD Jatim Ingatkan Pentingnya Pancasila Jadi Perekat Bangsa
Presiden NGG Puguh Wiji Pamungkas Ajak Generasi Muda Lestarikan Batik di Hari Batik Nasional
Bareng KH Anas Fauzi, Puguh DPRD Jatim Hadiri Milad Nurul Muhibbin Malang: Ini Pesannya