WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan secara strategis.
Langkah ini sejalan dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bojonegoro, Salah satu fokus utama adalah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Met Gala 2025: Makna Tema Superfine dan Sejarah Black Dandyism dalam Dunia Fashion
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menargetkan agar Pemkab Bojonegoro dapat meraih peringkat A atau nilai memuaskan dalam pelaksanaan SAKIP.
Menurut Nurul Azizah, SAKIP merupakan sistem yang terintegrasi, menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan.
Sistem ini juga menjadi parameter penilaian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Pada penilaian SAKIP tahun 2024, Pemkab Bojonegoro berhasil meningkatkan nilai dari 71 menjadi 74, meskipun masih berada pada kategori BB.
Dari 38 kabupaten/kota yang dinilai, Bojonegoro menempati posisi ke-21 dalam peringkat tersebut.
“Dari 38 kabupaten/kota, Bojonegoro peringkat 21. Maka target ke depan Bojonegoro harus naik kategori menjadi A dengan nilai 80,01,” ucap Wakil Bupati Nurul Azizah saat acara launching dan Bimtek aplikasi SAKIP di Ruang Angling Dharma, Kamis (8/05/2025).
Baca Juga: Banyuwangi Kirim 513 Atlet di 48 Cabang Olahraga Porprov Jawa Timur IX 2025 di Malang Raya
Nurul Azizah menjelaskan bahwa saat ini baru enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bojonegoro yang berhasil meraih nilai kategori A dalam penilaian SAKIP.
Penilaian SAKIP didasarkan pada empat komponen utama, yaitu perencanaan kerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi.