WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyampaikan apresiasi atas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Raperda Perubahan APBD 2025.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna Gedung DPRD Bondowoso pada Kamis (18/9/2025), Wakil Bupati Bondowoso, H. As’ad Yahya Syafi’i, S.E, menegaskan komitmen Pemkab untuk memperkuat pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, serta memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bondowoso, Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan anggota legislatif.
Dalam penyampaian tanggapan, Pemkab Bondowoso mengucapkan terima kasih atas dukungan fraksi-fraksi DPRD, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat.
Dukungan DPRD terhadap keberadaan kawasan kuliner di Alun-alun Bondowoso disebut terbukti memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal, termasuk kontribusi pada pajak hotel, restoran, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terkait bidang kesehatan, Pemkab berkomitmen memperkuat layanan kepada masyarakat dengan memperluas kerja sama bersama rumah sakit dan pihak terkait, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program BPJS Kesehatan.
Baca Juga: 17 Paket Ekonomi Airlangga: Targetkan Fresh Graduate, Industri Padat Karya, hingga Jaminan Ojol
"Semua masukan dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2025," tegas Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkab menanggapi masukan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong digitalisasi sistem.
Upaya efisiensi juga akan dilakukan melalui pengendalian alokasi belanja dan rasionalisasi anggaran, khususnya pada pos belanja tak terduga, untuk menjaga stabilitas fiskal.
Selain itu, pengawasan keuangan desa juga menjadi perhatian. Pemkab akan memperkuat peran Inspektorat dengan menggandeng Kejaksaan Negeri agar potensi penyimpangan di tingkat desa dapat dicegah sejak dini.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyiapkan pelatihan guru, memperbaiki sarana prasarana sekolah, serta memberikan dukungan terhadap program Ijen Geopark yang sedang menuju revalidasi UNESCO pada tahun 2026.