KPK Ungkap Asal Informasi Dugaan Korupsi MBG, BGN Sempat Membantah

WartaJatim.CO.ID - Isu dugaan pemotongan dana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai mencermati kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaannya setelah menerima laporan terkait adanya potensi fraud.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mendapatkan informasi mengenai dugaan ini secara langsung, bukan melalui jalur pengaduan resmi.

Baca Juga: Banyuwangi Perluas Program Makan Bergizi Gratis dengan Tiga Dapur Umum untuk Siswa

“Ketua KPK mendapatkan info secara pribadi yang perlu diverifikasi dan divalidasi,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025.

Meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk, KPK tetap melakukan pemantauan melalui pemberitaan di media serta jalur informasi lainnya.

“Saat ini, belum ada langkah penyelidikan yang dilakukan. Namun, KPK tetap memantau informasi dari berbagai sumber. Jika ada aduan resmi yang masuk, tentu akan kami tindaklanjuti,” jelas Tessa.

Baca Juga: Ketua TP PKK Baru Kabupaten Pasuruan: Ny Merita Siap Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis

Ia juga menyebut bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Dengan demikian, KPK belum mengambil langkah lebih lanjut terkait dugaan tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait dugaan pemotongan dana MBG yang menyebabkan pengurangan porsi makanan yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat.

“Kami menerima laporan bahwa makanan yang seharusnya senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini perlu diperhatikan karena berdampak pada kualitas gizi anak-anak penerima manfaat,” ujar Setyo pada Jumat, 7 Maret 2025.

Baca Juga: Menteri Wihaji Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Madiun untuk Cegah Stunting

Menurutnya, dugaan praktik pemotongan dana ini bukan terjadi di tingkat pusat, melainkan di daerah-daerah yang jauh dari pengawasan langsung.

“Kekhawatiran kami adalah ketika anggaran disusun di pusat, namun saat tiba di daerah, terjadi penyusutan seperti es batu yang mencair,” tambahnya.