Mahfud MD Tegaskan Isu Ijazah Jokowi Tak Pengaruhi Keabsahan Kebijakan Negara

Baca Juga: Mahfud MD: Ijazah Jokowi Dipersoalkan, Tapi Kebijakan Negara Tak Bisa Dibatalkan Begitu Saja

Sebagai contoh, jika semua keputusan presiden dianggap tidak sah karena persoalan ijazah, maka akan muncul ketidakpastian hukum terhadap berbagai kebijakan mulai dari pengangkatan menteri hingga perjanjian internasional.

"Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dalilnya itu adalah keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak harus dijamin kepastian hukumnya, bahwa itu berlaku," jelas Mahfud.

Pernyataan Mahfud ini memberi perspektif baru dalam memandang kasus yang sedang menjadi perhatian publik tersebut.

Dalam konteks negara hukum, ia mengingatkan pentingnya memisahkan urusan pribadi pejabat dengan keabsahan kebijakan negara yang telah diambil secara konstitusional.

Lebih jauh, Mahfud juga menggambarkan skenario terburuk jika logika delegitimasi ini diterapkan.

Baca Juga: Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli dari SD hingga UGM, Tanggapi Tuduhan Pemalsuan Dokumen

"Kalau memang benar ijazah Presiden Jokowi palsu, lalu ada yang bilang semua keputusannya batal, tidak sah, bisa bubar negara ini," tegasnya.

Pandangan Mahfud MD ini muncul di tengah memanasnya isu dugaan ijazah palsu Jokowi yang telah berlanjut ke ranah hukum.

Sebagai mantan Menko Polhukam yang juga dikenal sebagai pakar konstitusi, pendapatnya memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dalam melihat implikasi dari kasus ini terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persoalan ini juga menunjukkan kompleksitas hubungan antara aspek hukum pidana dan hukum tata negara, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum individual dengan stabilitas sistem konstitusional negara secara keseluruhan. (SAZ)

Penulis: Sabrina Zainita