• Sabtu, 18 April 2026

Meutya Hafid Soroti Program Siswa Nakal di Jabar Masuk Barak TNI, Dinilai Berpotensi Jadi Model Nasional

Photo Author
Bridgeta Elisa Putri, Wartajatim.co.id
- Kamis, 15 Mei 2025 | 09:39 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid. (Instagram.com/@meutya_hafid)
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid. (Instagram.com/@meutya_hafid)

WartaJatim.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkominfo) Meutya Hafid meninjau langsung program pelatihan kedisiplinan bagi pelajar bermasalah di Barak TNI Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Rabu (14/5/2025).

Kunjungan tersebut menjadi tanda dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan siswa nakal ke barak militer untuk mengatasi masalah kedisiplinan dan kecanduan gawai.

"Banyak dari anak-anak ini yang kecanduan gawai, gim, dan kehilangan konsentrasi di ruang digital. Ini jadi perhatian kami," ujar Meutya saat mengamati kegiatan para siswa di barak militer tersebut.

Dalam kunjungannya, Menkominfo menegaskan bahwa pendekatan pendidikan karakter seperti yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat berpotensi untuk diterapkan secara lebih luas jika terbukti efektif.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Orang Tua Berharap Anaknya Berubah

"Kalau memang baik, bisa menjadi model nasional, tidak ada salahnya kita scale-up (naik tingkat)," tuturnya.

Program yang dijalankan oleh Dedi Mulyadi ini merupakan upaya untuk memperkuat pendidikan karakter dan kedisiplinan bagi para pelajar di Jawa Barat, terutama yang mengalami masalah kecanduan gawai.

Sebelumnya, Gubernur telah mulai mengirimkan sejumlah siswa yang dianggap bermasalah ke Barak TNI Resimen Armed 1 Sthira Yudha di Kabupaten Purwakarta.

Meutya menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memperkuat nilai karakter para siswa.

Baca Juga: Kontroversi Kebijakan Siswa Nakal ke Barak TNI: P2G Pertanyakan Konsep dan Dampak Akademis

"Jawa Barat kami jadikan sebagai pilot project karena program ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," tegasnya.

Kebijakan menempatkan siswa bermasalah di barak militer ini sebelumnya telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Beberapa pihak mengkritik pendekatan tersebut karena dianggap terlalu keras, sementara pihak lain mendukung langkah tegas tersebut sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja dan kecanduan teknologi.

Meski demikian, kunjungan dan dukungan dari Menkominfo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu kecanduan digital di kalangan generasi muda.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Bridgeta Elisa Putri

Sumber: metrotvnews

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X