Kontroversi Kebijakan Siswa Nakal ke Barak TNI: P2G Pertanyakan Konsep dan Dampak Akademis

WartaJatim.CO.ID - Rencana kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa kategori 'nakal' ke barak militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama 6 bulan memicu kontroversi di kalangan pengamat pendidikan.

Kebijakan ini diumumkan melalui akun Instagram pribadi gubernur pada Kamis (1/5/2025), namun langsung mendapat tanggapan kritis dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang mempertanyakan konsep dan dampak akademis program tersebut.

Melalui unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, Gubernur Jabar mengklaim bahwa para siswa yang dikirim ke barak militer di wilayah Kabupaten Purwakarta telah mendapat izin dari orang tua mereka untuk menjalani pendidikan selama enam bulan.

Namun, kebijakan ini segera menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Mediasi Pertemuan TSI dengan Eks Pemain Sirkus OCI

"Konsepnya belum jelas ini, militer atau pembinaan kesadaran bela negara, atau sekadar pelatihan," ujar Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G dalam program Dua Sisi TVOne yang tayang pada Kamis (1/5/2025).

Salim menilai bahwa jika program ini hanya berupa pelatihan biasa, sebenarnya hal tersebut sudah menjadi kegiatan umum yang dirasakan oleh mayoritas alumni jenjang SMP dan SMA melalui program Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS).

Menurut pengalamannya sendiri, program semacam itu biasanya tidak memakan waktu hingga 6 bulan.

"Saya juga sering dulu ikut LDKS, itu programnya tidak sampai 6 bulan apalagi setahun," jelas Salim.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Rencana Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI demi Pulihkan Jati Diri

Ia menambahkan bahwa program-program semacam itu memang efektif untuk kegiatan seperti baris-berbaris dan pembelajaran wawasan kebangsaan, namun tidak perlu waktu selama 6 bulan.

Kekhawatiran utama yang disampaikan oleh Koordinator Nasional P2G adalah terkait kelanjutan pendidikan akademis siswa-siswa tersebut.

"Kalau itu sampai 6 bulan, nanti kurikulum pendidikannya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan besar," tegas Salim.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana siswa-siswa tersebut dapat mengikuti pelajaran sesuai kurikulum nasional sementara mereka berada di barak militer.