Istana Tanggapi Usulan Dana APBN untuk Parpol Demi Tekan Korupsi

WartaJatim.CO.ID - Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengalokasian dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik.

Usulan tersebut bertujuan untuk menekan praktik korupsi di lingkungan partai politik dengan mengurangi beban biaya politik yang dinilai terlalu mahal.

"Yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Senin, 19 Mei 2025.

Hasan menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai ide terkait pemberantasan korupsi, termasuk usulan pendanaan partai politik dari APBN.

Baca Juga: Menteri Sosial Gus Ipul Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akurasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bersama KPK

Menurutnya, semua usulan tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut untuk kemudian diproses menjadi produk hukum.

"Ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan dari siapa pun. Ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, yang paling masuk akal, yang bisa dijadikan produk hukum," jelasnya.

Terkait usulan dana APBN untuk partai politik, Hasan menyatakan bahwa hal tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam.

Ia menambahkan, jika tujuannya untuk memberantas korupsi yang disebabkan oleh mahalnya biaya politik, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai sistem politik secara keseluruhan.

Baca Juga: KPK Usulkan Hukuman Koruptor Diperberat, Minimal 10 Tahun

"Termasuk juga memperbaiki sistem politik kan, karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya, jadi ada juga nanti akan muncul ide memperbaiki sistem politik supaya biaya tidak mahal lagi," ujarnya.

Hasan menekankan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Tidak hanya melalui bantuan finansial kepada partai politik, tetapi juga dengan memperbaiki sistem politik itu sendiri.

"Jadi, memberantas korupsi itu bisa bisa banyak pintu masuknya, bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, jadi ide-ide ini nanti diskusikan lebih lanjut di DPR," tandasnya.