Prabowo Murka soal Beras Oplosan: Rugikan Negara Rp100 Triliun, Tikam Rakyat Sendiri

wartajatim.com.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengecam keras praktik curang dalam distribusi beras di Tanah Air yang dinilainya sangat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat.

Dalam pidatonya di penutupan Kongres PSI yang digelar di Solo pada Minggu, 20 Juli 2025, Prabowo menyebut bahwa tindakan manipulatif berupa pengoplosan beras ini menyebabkan kerugian mencapai hampir Rp100 triliun setiap tahun.

Menurut Presiden, pengoplosan beras bukan hanya sekadar pelanggaran administratif atau hukum biasa, melainkan telah masuk dalam kategori kejahatan ekonomi berat yang dapat merusak fondasi ekonomi nasional dan melukai keadilan sosial.

"Masih banyak permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikkan seenaknya," tegas Prabowo dengan nada prihatin.

Baca Juga: 'Saya Tidak Terima!' Presiden Prabowo Naik Pitam Soal Kasus Beras Oplosan Sampai Rugi Rp100 Triliun Tiap Tahun

Ia menambahkan bahwa tindakan ini bisa dikategorikan sebagai subversi ekonomi, karena secara langsung menyengsarakan rakyat dan mencederai rasa keadilan sosial.

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” ujarnya lantang.

Prabowo menilai bahwa kerugian negara yang begitu besar seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Bahkan, menurut perhitungannya, jika praktik ini bisa dihentikan dan kerugian Rp100 triliun per tahun bisa diselamatkan selama satu dekade, maka Indonesia bisa menghapus kemiskinan hanya dalam waktu lima tahun.

Baca Juga: Amran Sulaiman Bongkar Modus Beras SPHP, Negara Rugi Rp99 Triliun karena Oplosan!

"Anda bisa bayangkan negara rugi Rp100 triliun. Kita bisa hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan Rp1000 triliun," ucapnya.

Menindaklanjuti persoalan ini, Presiden mengaku telah menginstruksikan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk segera bertindak tegas tanpa kompromi terhadap para pelaku mafia pangan.

Langkah hukum tersebut menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik dagang yang tidak jujur. "Kita akan terus tegakkan hukum. Perlindungan terhadap rakyat dari praktik dagang curang harus jadi prioritas pemerintah," tegasnya.