DPR Akan Gelar Rapat Evaluasi Tuntutan Rakyat Pasca Aksi Demonstrasi

wartajatim.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan segera menggelar rapat evaluasi sebagai langkah tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025. Agenda penting ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 4 September 2025, dengan melibatkan seluruh pimpinan fraksi di parlemen.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa rapat ini menjadi forum untuk menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat. Isu-isu krusial yang akan dievaluasi meliputi tunjangan anggota dewan, keterbukaan kegiatan legislatif, hingga agenda reformasi kelembagaan.

“Yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk 17+8,” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dasco menekankan komitmen DPR untuk melakukan pembenahan serius dalam waktu dekat.

Baca Juga: Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polri Jelaskan Alasan TNI Ikut Diturunkan Jaga Aksi Massa

“Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR dalam waktu sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR itu,” jelasnya.

Rapat evaluasi tersebut nantinya akan menyatukan pandangan seluruh pimpinan fraksi di DPR agar tercapai kesepakatan bersama. “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” kata Dasco.

Menurutnya, proses reformasi akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam menjawab desakan publik.

Baca Juga: Mensos Minta Tambahan Anggaran Rp12 Triliun ke DPR, Fokus pada Bansos hingga Program Lansia

“Evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” imbuhnya.

Dasco juga mengingatkan bahwa momentum ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota dewan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. “Tentunya tekad daripada seluruh Anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, desakan publik terhadap DPR mencuat melalui media sosial dan aksi massa. Aspirasi rakyat dirangkum dalam 17+8 tuntutan, dengan tenggat pemenuhan hingga 5 September 2025. Tuntutan tersebut menyoroti pentingnya transparansi, reformasi, dan empati dari lembaga legislatif terhadap masyarakat.

(FN)