Setelah Musala Ambruk, Pemerintah Siapkan Dana APBN untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo

WartaJatim.CO.ID - Insiden robohnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September 2025, menggugah perhatian publik nasional. Musala yang ambruk itu dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek keamanan bangunan.

Kasus ini pun membuka tabir persoalan klasik: keterbatasan anggaran pembangunan pesantren di Indonesia.

Pemerintah kini memastikan tidak akan tinggal diam. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan diambil alih oleh pihaknya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau anggaran kan selama ini pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujar Dody di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Baca Juga: Pemkab Bangkalan Tindaklanjuti Arahan Pemerintah Audit Bangunan Ponpes demi Keamanan Santri

Dody juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan tersebut. “Kalau soal anggaran, Insha Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” tambahnya.

Meski berada di bawah naungan yayasan yang juga mengelola Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny, pembangunan musala baru dipastikan akan menggunakan dana negara demi menjamin keselamatan santri dan kelancaran kegiatan pendidikan.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui bahwa sebagian besar pondok pesantren memang menghadapi kendala anggaran. Ia menyebut, 90 persen lembaga pendidikan di bawah Kemenag adalah swasta, sehingga pemerintah hanya dapat memberikan dukungan terbatas.

Baca Juga: Kisah Nyata di Balik Tragedi Ponpes Al Khoziny: Salat di Bawah Puing hingga Sadar Setelah Tiga Hari

“Sekarang ini kita harus proaktif mencari anggaran. Di Kementerian Agama, 90 persen sekolah yang dikelola adalah swasta,” kata Nasaruddin.

“Beda dengan Dikti dan Dinas, tanahnya dan bangunannya diselesaikan oleh negara. Kita Kemenag hanya memberikan sedikit anggaran sebatas yang ada di madrasah itu,” imbuhnya.

Menag menambahkan, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di pesantren terus meningkat, namun keterbatasan dana masih menjadi hambatan utama.

“Oleh masyarakat (pesantren) lebih dipercaya menciptakan anak yang saleh, tapi di saat yang bersamaan, kita tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk 42 ribu pondok pesantren,” jelasnya.

Baca Juga: AHY dan Menag Gerak Cepat Usai Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, Ungkap Fakta Izin Bangunan Miris