Proyek Whoosh Diduga Bermasalah: Mahfud MD Tantang KPK Selidiki Mark Up Anggaran Tanpa Tunggu Laporan!

wartajatim.co.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali jadi sorotan publik setelah Mahfud MD mengungkap dugaan adanya mark up besar dalam anggaran pembangunannya.

Mahfud menilai lonjakan biaya yang signifikan antara versi Indonesia dan China perlu segera diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan di China hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS per kilometer.

“Naik tiga kali lipat. Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Itu mark up. Harus diteliti siapa yang melakukan ini,” ujar Mahfud tegas.

Baca Juga: Isu Utang Whoosh Rp116 Triliun Heboh, Luhut: “Restrukturisasi Saja, Bukan APBN”

KPK pun menanggapi pernyataan tersebut dengan meminta agar Mahfud melengkapi laporan resmi disertai bukti dan dokumen pendukung agar bisa ditindaklanjuti.

“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, mudah-mudahan ada informasi, data, dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 16 Oktober 2025 di Jakarta.

Namun, Mahfud balik menanggapi bahwa KPK seharusnya bisa langsung memulai penyelidikan tanpa perlu laporan formal.

“Sekarang ini mestinya kalau ada seperti itu, nggak perlu laporan langsung diselidiki. Nggak perlu laporan-laporan nggak masuk akal begitu,” ujarnya saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Pakai APBN Lunasi Utang Whoosh, Danantara Siapkan Dua Skema Rahasia!

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki informasi atau data awal terkait dugaan korupsi bisa langsung melapor melalui saluran pengaduan resmi KPK.

“KPK akan mempelajari setiap laporan dan menganalisis apakah substansi laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak,” ujarnya.

Perdebatan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional seperti KCJB.

Publik pun menantikan langkah konkret dari lembaga antirasuah untuk menelusuri dugaan adanya penggelembungan anggaran di proyek senilai triliunan rupiah tersebut.