Menkeu Purbaya Singgung Pemerintahan Orde Baru, Sebut Kendali Inflasi Jadi Jurus Politik Paling Efektif

WartaJatim.CO.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menyoroti strategi pemerintahan era Orde Baru yang mampu menjaga stabilitas inflasi dan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kestabilan ekonomi menjadi salah satu faktor kunci bertahannya pemerintahan Presiden Soeharto hingga 32 tahun.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya menyebut pengendalian harga, terutama harga beras, menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas sosial-politik.

Baca Juga: Menkeu Purbaya dan Dedi Mulyadi Saling Jawab Soal Dana APBD Jabar Mengendap Rp4,1 Triliun

“Harga beras stabil, yang lain akan ikut harga beras. Jadi, inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pimpinan daerah,” ujar Purbaya.

Inflasi dan Politik: Harga yang Stabil Jadi Kunci Dukungan Publik

Menkeu menjelaskan, dalam konteks politik daerah, kemampuan kepala daerah mengendalikan inflasi berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat. Ia bahkan menilai, pemimpin yang berhasil menjaga harga tetap stabil berpotensi terpilih kembali dalam pemilihan kepala daerah.

“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bisa ngendaliin harga, hampir pasti bisa kepilih lagi. Perut masih jadi alat politik utama di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Menkeu Janjikan Ekonomi Pulih Akhir 2025, Tapi Gen Z Masih Terjebak di Lingkar Pengangguran

Peran TPID dan TPIP Jaga Kestabilan Harga di Daerah

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang dibentuk untuk memastikan inflasi nasional tetap terkendali. Ia menyebut bahwa kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia menjadi kunci penting dalam kebijakan moneter dan fiskal.

Menurutnya, inflasi yang rendah memungkinkan suku bunga acuan diturunkan, sehingga bunga pinjaman dapat ikut menurun dan ekonomi daerah bisa tumbuh lebih cepat.

“Kalau inflasi terus 2,5 persen, BI harus dipaksa turunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman turun ke 7 persen,” ujar Purbaya menegaskan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Daerah dan Rumah Subsidi, Singgung Dana Rp215 Triliun Mengendap di Bank