WartaJatim.CO.ID - Di tengah kembali munculnya pembahasan mengenai kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI, Anita Wahid, putri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membagikan pengalaman keluarganya yang pernah mengalami teror dari pihak yang diduga terkait dengan militer pada era Orde Baru.
Baca Juga: Demo Tolak UU TNI yang Disahkan di Kuningan Ricuh, Massa Bentrok dengan Aparat
Melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu, 23 Maret 2025, Anita Wahid menceritakan bagaimana keluarganya sering menerima ancaman dan intimidasi yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
Kisah ini menjadi pengingat nyata akan bagaimana kekuasaan militer pada masa itu bisa mempengaruhi kehidupan sipil secara langsung, terutama terhadap mereka yang berani bersikap kritis terhadap pemerintah.
Dalam unggahannya, Anita mengisahkan bahwa ketika ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), hampir setiap sore telepon rumah mereka berdering dengan ancaman dari orang yang tidak dikenal.
Baca Juga: 50 Ide Ucapan Idul Fitri Terbaik Untuk Status WhatsApp dan Media Sosial
Ancaman tersebut selalu ditujukan kepada ayahnya, Gus Dur, yang saat itu dikenal vokal menyuarakan demokrasi, hak asasi manusia, dan kritik terhadap kekuasaan Orde Baru.
Salah satu ancaman paling mengerikan yang diterima keluarga mereka adalah janji untuk mengirimkan "kado" berupa kepala Gus Dur jika ia tidak menghentikan aktivitasnya.
"Bayangkan, saya yang masih anak-anak harus mendengar ancaman semacam itu hampir setiap hari," ungkap Anita dalam unggahannya.
Baca Juga: 5 Ucapan Lebaran Anti Mainstream, Dijamin Berbeda!
Ia mengaku merasa ketakutan dan tertekan akibat teror yang terus-menerus terjadi.
Kisah yang dibagikan Anita ini muncul di tengah kekhawatiran publik mengenai potensi kembalinya dwifungsi ABRI.
Dwifungsi ABRI adalah doktrin militer yang memberikan peran ganda kepada militer, yakni sebagai kekuatan pertahanan negara sekaligus kekuatan sosial-politik.
Baca Juga: Steven Wongso Resmi Log In. Keluarga Belum Tahu
Doktrin ini diterapkan pada era Orde Baru dan banyak dikritik karena digunakan untuk membatasi kebebasan sipil serta membungkam suara-suara kritis.