Evaluasi Lelang Jabatan di Pemkot Surabaya: Wali Kota Eri Cahyadi Tegaskan Pentingnya Rotasi dan Penempatan Pejabat

WartaJatim.CO.ID - Pemerintah Kota Surabaya telah memastikan bahwa evaluasi terhadap proses lelang jabatan pejabat struktural telah dilaksanakan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa evaluasi ini adalah tahapan penting yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses seleksi pejabat.

Baca Juga: Grand Launching Hevic Coffee di Malang: Wali Kota Wahyu Hidayat Dukung Ekonomi Kreatif dan UMKM

Setelah evaluasi selesai, hasilnya akan diserahkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

"Setelah ini akan ada Pansel, yang Insyaallah melibatkan perwakilan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) serta pemerintah pusat," ujar Wali Kota Eri Cahyadi pada Rabu, 19 Maret 2025.

Proses seleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pejabat yang akan melanjutkan jabatan mereka serta mereka yang akan mengalami rotasi.

Baca Juga: Perumda Tugu Tirta Kota Malang Laksanakan Program Sapa Warga untuk Tingkatkan Pelayanan kepada Pelanggan MBR di Bulan Ramadan

Wali Kota Eri menekankan bahwa rotasi jabatan Kepala Perangkat Daerah (PD) di Pemkot Surabaya akan dilakukan maksimal setiap tiga tahun.

Hal ini bertujuan untuk mencegah pejabat menduduki posisi tertentu dalam jangka waktu yang terlalu lama.

“Sehingga tidak ada lagi istilah seorang Sekda (Sekretaris Daerah) menjabat selamanya,” jelasnya.

Baca Juga: Kolaborasi DPPKB dan PATTIRO Malang Luncurkan Program Desa Sehat untuk Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Wajak

Ia juga menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam sistem birokrasi. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang menguasai satu bidang terlalu lama.

“Saya selalu tekankan, rotasi itu hal biasa. Semua pejabat harus merasakan berbagai bidang agar memperkuat tim kerja sebagai satu kesatuan,” katanya.

Wali Kota Eri memberikan contoh bahwa persepsi bahwa bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) lebih ringan dibandingkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) adalah keliru.