Mentan Temukan 80% Beras Tak Sesuai Mutu, 212 Merek Diusut, Rakyat Dirugikan Rp99 Triliun

WartaJatim.CO.ID – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, mengungkap dugaan skandal besar dalam distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025, ia menyatakan bahwa hanya 20–40 persen dari beras SPHP yang dijual ke penyalur masih sesuai dengan standar pemerintah.

Amran menduga sisanya telah mengalami praktik pengoplosan, di mana beras bersubsidi tersebut dibongkar, dikemas ulang, dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga tinggi.

Baca Juga: Bupati Warsubi Audiensi dengan Menteri Pertanian di Jakarta Dorong Program Strategis Ketahanan Pangan Jombang

“SPHP yang dijual ke penyalur itu 20–40 persen dijual sesuai standar. Kemudian selebihnya dikemas ulang dan dijual dengan harga premium,” ungkap Amran.

Skandal ini dinilai sebagai bagian dari praktik mafia beras, dengan modus mencampur beras satu jenis dengan yang lain, terutama antara beras bersubsidi dan non-subsidi, untuk meraup keuntungan tinggi di pasar.

Amran juga meminta agar praktik ini dihentikan segera dan menegaskan bahwa Satgas Pangan akan turut turun tangan menindak para pelaku.

Baca Juga: Komitmen Bupati Indah dan Menteri Pertanian RI Perkuat Ketahanan Pangan Lumajang Melalui Sinergi Dukungan Petani

“Kami minta tolong kalau itu terjadi, jangan dilakukan. Mulai hari ini, dihentikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kementan melakukan inspeksi ke sejumlah pasar besar di 10 provinsi dan menemukan adanya 212 merek beras yang diduga melanggar aturan.

Pelanggaran meliputi ketidaksesuaian mutu, berat, hingga harga eceran tertinggi (HET).

Baca Juga: Menteri Pertanian Pastikan Perbaikan Irigasi dan Penataan Pupuk Subsidi untuk Pulihkan Pertanian Lumajang yang Terdampak Erupsi Semeru

“Dari 212 merek, ada yang tidak terdaftar, beratnya tidak sesuai, mutunya tidak sesuai. Itu di atas 80 persen,” kata Amran.

Kerugian akibat peredaran beras bermasalah ini disebut sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp99 triliun.