wartajatim.co.id - Dunia maya Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Komisi I DPR RI mengangkat isu tentang maraknya akun ganda dan aktivitas buzzer di media sosial.
Dalam rapat resmi pada Selasa, 15 Juli 2025, Anggota Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyampaikan kekhawatirannya terhadap fenomena ini yang dinilainya semakin merusak kualitas informasi publik.
Menurut Oleh Soleh, akun ganda telah berubah menjadi alat untuk menyebarkan berita bohong, mengarahkan opini publik, bahkan melambungkan popularitas pihak-pihak yang sejatinya tidak layak tampil di ruang publik.
“100 persen saya rasa akun ganda justru menjadi ancaman dan bahkan merusak,” ujar Oleh dengan tegas di hadapan anggota dewan lainnya. Ia juga menyoroti peran buzzer sebagai penyebab ketimpangan informasi di media sosial.
Buzzer dinilainya telah membuka jalan bagi sosok-sosok yang kurang berkualitas untuk menjadi figur publik hanya dengan manipulasi opini.
“Salah satunya buzzer. Akibat buzzer, orang yang nggak qualified menjadi terkenal, menjadi artis, menjadi super, dan dia malah mengalahkan orang yang qualified,” tambahnya dengan nada kritis.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Oleh mengusulkan agar setiap individu hanya diizinkan memiliki satu akun resmi di masing-masing platform digital. Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan integritas di ruang digital.
“Platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga maupun personal,” tegasnya.
Bukan tanpa alasan, usulan ini juga ditujukan untuk mempersempit ruang gerak penyebaran konten ilegal dan aktivitas digital yang merugikan masyarakat secara luas.
“Karena satu-satunya cara itulah yang bisa meng-handle berbagai ilegal konten,” pungkas Oleh Soleh, menutup pernyataannya. Langkah DPR ini membuka diskusi luas tentang tata kelola media sosial ke depan.
Baca Juga: Menko Pratikno Soroti Efek Scrolling Medsos, Picu Anak Muda Berpikir Pendek
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Tanggapi Aspirasi Pensiunan Pos, Aksi 3 Juni Dialihkan Menjadi Dialog Langsung dengan DPR
Desakan Pensiunan Pos Direspons DPR, Aturan Direksi Soal Pemotongan Hak Pensiun Diminta Dibatalkan
Siap-siap! DPR Gelar RDPU Revisi KUHAP Mulai Juni, Mahasiswa dan Ahli Hukum Turun Tangan untuk Perbaikan Besar
DPR Tolak Wacana Pemangkasan 50 Persen Kuota Haji Indonesia Tahun 2026
Ucapan Fadli Zon tentang Pemerkosaan Massal Mei '98 Tuai Kecaman, DPR Jadwalkan Pemanggilan Resmi
Balap Liar di Surabaya Jadi Subkultur Remaja, DPRD Dorong Penanganan Khusus dan Pembatasan Jam Malam