PBB Naik Picu Gejolak, Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Hanya Bisa Intervensi Tanpa Wewenang Membatalkan

Ia bahkan menyarankan agar kepala daerah berani menunda atau membatalkan kebijakan jika dianggap memberatkan warganya.

“Ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik ya, maka pemerintah daerah bisa menunda atau membatalkan. Saya sendiri tidak bisa langsung membatalkan,” terangnya.

Tito menilai tidak elok bila pemerintah daerah tetap memaksakan kenaikan pajak saat masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

Baca Juga: Kuasa Hukum Ridwan Kamil Tanggapi Rencana Tes DNA Ulang Lisa Mariana: Itu Hak Mereka, Kami Hargai

“Makanya, tunda atau batalkan, saya kira gitu ya,” tegasnya.

Dengan demikian, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan kepala daerah.

Pemerintah pusat hanya dapat mengingatkan dan memberikan arahan agar kebijakan tidak semakin membebani rakyat.

(***)