Mahfud MD Puji Menkeu Purbaya: Tak Bebani Rakyat, Tegas Lawan Korupsi

wartajatim.co.id - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali mencuri perhatian publik usai memberikan pujian terbuka kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Melalui unggahan di akun X (Twitter) pribadinya pada Senin, 6 Oktober 2025, Mahfud menyebut Purbaya sebagai sosok yang berani dan tidak membebani rakyat melalui kebijakan pajaknya.

“Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru,” tulis Mahfud di akun resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud, yang juga dikenal sebagai mantan Menko Polhukam periode 2019–2024, memuji langkah Purbaya yang dinilainya berani menata ulang sistem fiskal tanpa harus mengandalkan pajak tambahan dari masyarakat kecil.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jika Tak Terserap hingga Akhir Oktober 2025

“Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektivitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Terus maju, Pak. Bravo,” imbuh Mahfud.

Tiga Kebijakan Pajak Menkeu Purbaya yang Jadi Sorotan Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani, Purbaya langsung memperkenalkan kebijakan fiskal yang menuai perhatian publik. Tiga di antaranya kini menjadi sorotan karena dinilai berpihak pada rakyat.

Tak Naikkan Tarif Rokok 2026 Purbaya memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah melakukan dialog dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) di Kantor Kemenkeu pada 26 September 2025.

Baca Juga: Basuki Hadimuljono Laporkan Progres IKN ke Istana, Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028 dengan Dukungan Menkeu Purbaya

“Apakah saya perlu merubah tarif cukai 2026? Mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya sudah, saya tidak ubah,” ujar Purbaya kepada awak media.

Selain menahan tarif cukai, Purbaya juga berkomitmen menindak peredaran rokok ilegal demi menjaga stabilitas penerimaan negara.Penundaan Pajak 0,5 Persen untuk Pedagang OnlineDalam kebijakan lainnya, Purbaya memutuskan menunda penerapan pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi pelaku usaha daring di e-commerce.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menunggu hasil kebijakan stimulus ekonomi.

“Kita tunggu dulu deh, paling enggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah Rp200 triliun di bank mulai kelihatan dampaknya,” jelasnya.

Baca Juga: Mahfud MD Angkat Suara Soal Ferry Irwandi vs Dansat Siber TNI: “Lebih Baik Tidak Diperpanjang”