Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jika Tak Terserap hingga Akhir Oktober 2025

wartajatim.CO.ID - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Ia menegaskan langkah tersebut akan diambil bila hingga akhir Oktober 2025 serapan anggaran program itu tidak menunjukkan perkembangan signifikan.

“Kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita potong [anggarannya] juga,” ujar Purbaya usai menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mengawasi efektivitas belanja negara. Menurut Purbaya, pemangkasan bukan berarti penghentian program, melainkan bentuk evaluasi agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Wacanakan Pemutihan Produsen Rokok Ilegal demi Ciptakan Pasar Tembakau yang Adil dan Tertib

Langkah ini menjadi respons atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya meminta agar anggaran MBG tidak dialihkan ke program lain. Luhut menilai, serapan anggaran MBG sejauh ini sudah membaik dan memberikan efek positif terhadap ekonomi rakyat.

“Penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Menurut Luhut, peningkatan serapan program MBG turut mendorong pergerakan ekonomi masyarakat kecil. Program yang dijalankan lintas kementerian itu bahkan disebut telah menciptakan sekitar 380 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Baca Juga: Pemerintah Wajibkan Dua Sertifikasi Utama untuk Dapur MBG, Ini Tujuannya!

“Program Makan Bergizi Gratis ini sudah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja. Itu berarti pergerakan ekonomi di lapangan sudah mulai terasa,” ungkapnya.

Namun, Purbaya menegaskan tetap akan menunggu hasil evaluasi berbasis data di lapangan sebelum mengambil keputusan final. “Itu berarti kan Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ucapnya menanggapi.

Kementerian Keuangan kini fokus mengawasi efektivitas pelaksanaan program agar sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

Baca Juga: Usai Kasus Keracunan, Pemerintah Kebutan Sertifikasi Dapur MBG agar Layak dan Aman

Evaluasi anggaran MBG diperkirakan menjadi salah satu agenda utama laporan kinerja belanja pemerintah pada kuartal IV-2025. Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan tata kelola MBG dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperjelas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan waktu kurang dari satu bulan menuju batas evaluasi, kementerian dan lembaga terkait diharapkan mempercepat pelaksanaan program agar target gizi nasional dan serapan ekonomi masyarakat tetap tercapai.