Perdebatan antara Menkeu dan Gubernur Jawa Barat ini menjadi perhatian publik, terutama karena isu anggaran yang tak terserap sering dikaitkan dengan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Baik Kemenkeu maupun Pemprov Jabar kini sama-sama menunggu hasil verifikasi resmi dari Bank Indonesia dan Kemendagri agar polemik ini dapat segera diselesaikan dengan data yang transparan dan valid.
(DP)
Artikel Terkait
Perubahan APBD 2025 Kabupaten Lamongan Fokus Infrastruktur, Kesehatan, dan Koperasi
Tanpa Bebani APBD, Legislator Kota Malang Rendra MS Sebut Sekolah Rakyat Jadi Peluang Emas Pendidikan Inklusif
DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Raperda P-APBD 2025 dengan Fokus Utama pada Pendidikan, Infrastruktur, dan Kebijakan Fiskal 2026
Pemkot dan DPRD Surabaya Resmi Sahkan P-APBD 2025, Program Pro Rakyat Tetap Jadi Prioritas Utama Meski Dana Transfer Turun
Wali Kota Wahyu Hidayat Paparkan Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang