Dari jumlah itu, sektor hasil tembakau masih menjadi kontributor terbesar bagi kas negara.
Namun di balik rencana besar tersebut, pemerintah dihadapkan pada tantangan serius: bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, keberlangsungan usaha kecil, dan upaya pengendalian konsumsi tembakau yang terus digalakkan.
Sementara itu, pengamat bisnis sekaligus influencer, Dr. Indrawan Nugroho, menilai kondisi industri hasil tembakau saat ini berada di titik krusial.
Melalui unggahan di kanal YouTube-nya pada Rabu (2/10/2025), ia memaparkan bahwa harga produk hasil tembakau melonjak tajam dalam lima tahun terakhir akibat kenaikan cukai yang signifikan.
“Dampaknya jelas, harga produk melonjak, sementara daya beli masyarakat stagnan bahkan menurun. Di tengah kondisi itu, peredaran barang tanpa cukai yang jauh lebih murah justru merajalela,” ungkap Indrawan.
Ia menyebut, rata-rata kenaikan cukai mencapai 67,5 persen dalam lima tahun terakhir, yang membuat banyak pelaku usaha kecil kewalahan bersaing dengan produk ilegal.
Selain persoalan fiskal, menurutnya, perubahan perilaku konsumen juga menjadi faktor yang semakin menekan industri legal.
“Kesadaran kesehatan publik kian meningkat, dan produk hasil tembakau perlahan kehilangan daya tarik lamanya. Dulu menjadi simbol pergaulan dan gaya hidup, sekarang berubah konotasinya,” katanya.
Indrawan juga mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam konsumsi tembakau global.
Jika pada tahun 2000 terdapat satu dari tiga orang dewasa yang merokok, maka pada 2022 angka itu turun menjadi satu dari lima orang.
Bagi Indrawan, tren ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan industri hasil tembakau tak lagi secerah masa lalu.
Baca Juga: Kolaborasi Pemkot Malang, Bea Cukai, dan Kejaksaan Intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal
Ia menilai bahwa pelaku industri harus mulai berpikir lebih jauh dan tidak hanya bertumpu pada bisnis berbasis nikotin semata.
Artikel Terkait
Cukai Rokok Jadi Sorotan Purbaya: Kritik Kebijakan, Janji Lindungi Pasar, dan Antisipasi Pengangguran
Pro Kontra Cukai Rokok 2026, Purbaya: “Mendingan Hidupin Industri Kita, Jangan yang Ilegal”
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Dana APBN untuk Proyek Family Office Luhut, Anggaran Publik Jadi Prioritas
Menkeu Purbaya Beberkan Pertemuannya dengan Wapres Gibran, Ada Pesan soal Gaya Komunikasinya yang Jadi Sorotan
Menkeu Purbaya Sentil Daerah Soal APBD Tak Terserap, Minta Kurangi Ketimpangan Ekonomi Jawa Sentris