Viral Dugaan Laporan Palsu di Aplikasi JAKI, Warga Pertanyakan Penanganan Parkir Liar

WartaJatim.co.id - Dugaan laporan palsu dalam aplikasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, JAKI (Jakarta Kini), menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Melalui unggahan akun Threads @seinsh pada Minggu, 5 April 2026, seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan masalah parkir liar di wilayah Jakarta yang dinilai tidak kunjung tuntas.

Warga tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara, mulai dari menegur pelaku secara langsung hingga melapor ke pihak kelurahan. Namun, upaya tersebut disebut tidak membuahkan hasil.

Sebagai langkah lanjutan, ia kemudian melaporkan masalah tersebut melalui aplikasi JAKI, yang dikenal sebagai super app layanan publik milik Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Motor Terbakar di SPBU Candisari Semarang, Penggunaan APAR Disebut Terlambat

Namun, alih-alih mendapatkan penanganan nyata di lapangan, ia justru menerima balasan berupa dokumentasi “tindak lanjut” yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Dalam unggahan tersebut, terlihat perbandingan dua foto: satu menunjukkan kendaraan yang diduga parkir liar, sementara foto lainnya memperlihatkan lokasi yang sudah tampak bersih tanpa kendaraan. Warga menduga gambar tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Sudah lapor lewat JAKI malah dikasih bukti palsu hasil edit AI,” tulis pemilik akun dalam unggahannya.

Warga itu juga mempertanyakan prosedur penanganan yang tepat jika jalur resmi justru menghasilkan respons yang dinilai tidak akurat. Ia bahkan menanyakan hal tersebut kepada Yustinus Prastowo melalui media sosial.

Baca Juga: Serangan Rudal Iran Hantam Haifa, 4 Tewas di Bawah Reruntuhan

Tak berhenti di situ, ia juga menandai akun Pramono Anung dan meminta perhatian langsung dari pemerintah daerah terkait dugaan manipulasi laporan tersebut.

“Perlu dicek bawahannya, jangan sampai sistem dimanipulasi,” tulisnya.

Sebagai informasi, aplikasi JAKI merupakan platform terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik, mulai dari pengaduan warga (JakLapor), pemantauan banjir, hingga informasi layanan kesehatan dan harga pangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov DKI Jakarta terkait dugaan penggunaan foto hasil manipulasi dalam laporan tindak lanjut tersebut.