WartaJatim.CO.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, melakukan pemantauan ke Sungai Bekasi yang menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah tersebut pada Senin, 10 Maret 2025.
Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti lambatnya proses normalisasi sungai yang terhambat akibat masalah kepemilikan lahan di sekitar bantaran sungai Bekasi.
"Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini 50 persen mentok karena ada kendala," tutur Dedi dalam cuplikan video Instagram pribadinya @dedimulyadi71, pada Senin, 10 Maret 2025.
Baca Juga: Terungkap! 4 Bangunan di Puncak Bogor Disegel Dedi Mulyadi, Simak Alasannya!
Dedi menjelaskan bahwa progres normalisasi terhenti di angka 11,6 persen karena adanya lahan di area sungai yang telah bersertifikat.
"Tanahnya menjadi hak milik. Pelaksanaannya progresnya hanya mentok di 11,6 persen karena terkendala masalah lahan," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat itu menilai bahwa kepemilikan lahan oleh individu maupun perusahaan menjadi hambatan utama dalam penyelesaian proyek ini.
"Betul, karena terkendala dimiliki perorangan dan perusahaan. Ini yang jahat di Indonesia terlalu banyak, Ya Allah. Ini sungai disertifikatkan," sebut Dedi.
Dedi menegaskan bahwa proyek normalisasi sebenarnya sudah berjalan dan tidak membutuhkan tambahan dana besar.
Namun, ia mengaku terpaksa mencari solusi alternatif, termasuk menghimpun dana sebesar Rp500 miliar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Saya sampai nekat iuran Rp500 miliar itu sebenarnya nggak mesti, karena proyek sudah ada, sudah berjalan," terang Dedi.
"Tapi kendalanya, DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi sudah bersertifikat. Untuk itu, ini harus diselesaikan. Paling disomasi," tandasnya.