DPMD Bangkalan Gelar Bimtek Daring untuk Perkuat Tata Kelola Laporan dan Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025

WartaJatim.CO.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) secara daring pada Selasa, 22 Juli 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan dari Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Dikutip WartaJatim dari laman Pemerintah Kab Bangkalan, Tujuan dari Bimtek ini adalah membekali para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kemampuan menyusun laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.

Baca Juga: Pengacara Lita Gading Tantang Bukti Dugaan Perundungan Anak Ahmad Dhani: ‘Ini Negara Hukum, Bukan Negara Nenek Moyang Dia’

Seluruh BUMDes di Kabupaten Bangkalan telah terbentuk dan diharapkan dapat menjalankan tata kelola sesuai standar yang ditetapkan.

Plt Kepala DPMD Bangkalan, Ismed Efendi, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat kapasitas pengelolaan dan laporan keuangan BUMDes.

Menurutnya, pada tahun 2025, setiap BUMDes wajib menerima penyertaan modal minimal 20 persen dari Dana Desa sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025.

Baca Juga: Ombaknya Bikin Ketagihan! Medewi Festival 2025 Tawarkan Surfing Seru dan Sajian Budaya Bali yang Autentik

Dana tersebut diarahkan terutama demi mendukung program ketahanan pangan di tingkat desa agar memberikan dampak nyata.

Ismed menyampaikan, “Dengan adanya bimbingan teknis ini, kami berharap pengurus BUMDes di seluruh Desa mampu menyusun laporan pertanggungjawaban secara baik dan benar, serta siap mengelola dana penyertaan modal dengan profesional.”

Bimtek ini menjadi upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes agar berkontribusi optimal pada pembangunan ekonomi desa.

Baca Juga: Ahmad Dhani Bongkar Video Kompilasi Maia Estianty, Tegaskan Tujuannya Bukan Balas Dendam

Melalui pembekalan ini, pengurus BUMDes diharapkan dapat menghadapi pengelolaan dana yang semakin besar dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan daring ini juga menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam memberdayakan potensi ekonomi lokal.