Ia memaparkan bahwa terdapat dua tujuan utama dari MoU tersebut. Pertama, mempermudah proses perizinan di daerah karena jaringan gas akan melewati jalan umum, rumah warga, hingga fasilitas publik yang sudah ada.
Baca Juga: Data LPS Ungkap Capaian Positif Triwulan I 2025, Purbaya Yudhi Dinilai Siap Kelola Fiskal Nasional
Kedua, memperkuat koordinasi antara Ditjen Migas dan pemerintah daerah agar implementasi jaringan gas berjalan lancar.
Hal ini juga termasuk memastikan operasional jaringan nantinya berjalan tanpa hambatan saat dikelola oleh operator yang ditunjuk.
“Program pembangunan jargas ini adalah salah satu program prioritas Kementerian ESDM, dan akan terus dilanjutkan hingga mencapai target 1 juta sambungan rumah (SR) di seluruh Indonesia,” ungkap Laode.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tahun ini Ditjen Migas menargetkan pembangunan sebanyak 115.264 sambungan rumah di 15 kabupaten/kota.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan pemanfaatan sumber daya gas bumi ini sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gresik juga didampingi jajaran pejabat daerah. Mereka adalah Kepala Bappeda Gresik Edi Hadisiswoyo, Kepala Bagian Pemerintahan Nurul Puspita Wardani, dan Kepala Bidang Infrastruktur serta Kewilayahan Bappeda Dian Palupi Chrisdiani. (gha)
Artikel Terkait
Kolaborasi Pemkab Gresik dan Habitat For Humanity Luncurkan Program Home Equal 2025-2026 untuk Renovasi Rumah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Campure
Pemkab Gresik Beri Diskon Pajak PBB dan BPHTB Hingga 80 Persen Sebagai Kado HUT RI ke-80 untuk Masyarakat dan Veteran
Pemkab Gresik Gelontorkan Rp24,7 Miliar untuk Penataan Permukiman Kumuh Desa Campurejo Panceng
Pemkab Gresik Berikan Penghargaan Kenaikan Pangkat untuk 154 ASN Dorong Kompetensi dan Pelayanan Publik
Pemkab Gresik Perpanjang Diskon Pajak BPHTB Hingga 80% untuk Waris dan Hibah Anak