Rendra Masdrajad DPRD Kota Malang Beberkan Strategi Optimalkan Dasabakti Unggulan Kota Malang

Wartajatim.co.id - Kota Malang menyiapkan langkah terukur agar program Dasabakti Unggulan makin terasa manfaatnya bagi warga. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, menggandeng Bappeda untuk menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan supaya tepat sasaran.

Rendra menyoroti pentingnya pola kerja lintas batas instansi. Ia mendorong pendekatan yang mengaitkan sektor, program, dan pemangku kepentingan sekaligus agar eksekusi kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Rendra Masdrajad Legislator Kota Malang Serap Aspirasi Warga Lewat Sinergi dengan Pemerintah Kelurahan

Tujuan utamanya adalah mengubah rancangan di atas kertas menjadi layanan nyata di lapangan yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pemerataan dan inklusi.

“Dengan crosscutting, kami ingin memastikan ada jembatan nyata antara visi pemerintah daerah dengan implementasi teknis di lapangan,” kata Rendra.

Pendekatan ini diterjemahkan ke tiga poros kerja: kolaborasi yang erat antarunit, integrasi data untuk dasar keputusan, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Ketiga poros tersebut diposisikan saling melengkapi agar alur program lebih rapi.

Dengan mekanisme itu, potensi tumpang tindih kegiatan antarinstansi bisa ditekan, penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, dan output pembangunan lebih mudah terlacak. Hasilnya diharapkan langsung menyentuh kebutuhan warga.

Baca Juga: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Resmikan SPAM Mizuone di Pasar Klojen untuk Akses Air Minum Sehat Murah dan 24 Jam

“Kami ingin memastikan Dasabakti Unggulan bukan hanya program di atas kertas, tetapi hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rendra.

Agenda ini sejalan dengan arah Pemerintah Kota Malang untuk mempercepat capaian pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. 

Dasabakti Unggulan diposisikan bukan slogan, melainkan agenda kerja bersama yang menyatukan perencanaan dan pelaksanaan.

Ke depan, sinergi DPRD, Bappeda, dan para pemangku kepentingan akan diarahkan pada tata kelola yang adaptif, berbasis data, dan berdaya guna. 

Baca Juga: Komisi Informasi Jatim Lakukan Monitoring Keterbukaan Publik di Diskominfo Kota Malang Dorong Transparansi