Subsidi Upah Siap Dicairkan, Rp10,72 Triliun dari APBN Cair Juni-Juli untuk Pekerja Bergaji Rendah dan Guru Honorer

Baca Juga: Wali Kota Bogor Buka Suara Terkait Penerapan Pendidikan Barak Militer untuk Anak Bermasalah

Menariknya, diskon iuran JKP ini tidak dibiayai melalui APBN, melainkan melalui mekanisme lain yang tidak membebani anggaran negara.

Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah ini menjadi bentuk dukungan strategis bagi industri padat karya agar para pekerja tetap terlindungi meski menghadapi situasi ekonomi yang menantang.

Program BSU dan diskon iuran JKP ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ketenagakerjaan.

Dengan total anggaran Rp10,72 triliun, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan konsumsi domestik.

Baca Juga: Kemenkes Imbau Warga RI Waspadai Lonjakan Kasus COVID-19 di Thailand dan Singapura

Implementasi program BSU pada Juni dan Juli 2025 juga diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Bantuan ini menjadi jaring pengaman sosial yang penting bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional. (SAZ)