Vonis Tom Lembong 4,5 Tahun Disorot, Pakar Hukum: Salah Pilih Pihak, Coba Dekat Kekuasaan Mungkin Aman!

WartaJatim.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyampaikan kritik tajam terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

Kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom ternyata memunculkan beragam reaksi, terutama dari kalangan akademisi yang mempertanyakan objektivitas sistem hukum di Indonesia.

Dalam program Rakyat Bersuara yang tayang ulang melalui kanal YouTube Official iNews pada Selasa, 22 Juli 2025, Feri menilai bahwa vonis terhadap Tom bukan semata persoalan hukum. Ia menyoroti sisi lain yang menurutnya lebih dominan, yakni keberpihakan politik.

“Memang ada problematika hukum, bahwa Pak Tom Lembong salah, salah memilih keberpihakan, coba berpihak sama kekuasaan mungkin beda,” ujar Feri blak-blakan.

Baca Juga: Tersandung Skandal Suap Kasus Korupsi CPO, Hakim yang Sidangkan Tom Lembong Mendadak Diganti

Menurut Feri, keputusan politik yang diambil Tom Lembong membuatnya kehilangan perlindungan dari penguasa. Kondisi ini, lanjutnya, membuat hukum lebih mudah ‘menyentuh’ sosok seperti Tom dibanding tokoh-tokoh yang berada di lingkar kekuasaan.

“Jadi Pak Tom Lembong tetap salah, salah soal keberpihakan, coba dekatilah yang lebih dekat supaya aman-aman supaya tidak disentuh,” tambahnya.

Sebagai pembanding, Feri menyinggung lambannya penanganan kasus hukum yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ia mempertanyakan komitmen kejaksaan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Baca Juga: Tom Lembong Protes Penyitaan Laptop dan iPad oleh Jaksa: “Itu Alat Tulis untuk Pledoi Saya”

“Saya punya catatan, kasus yang melibatkan Pak Zulhas, kapan jaksa mau menangani? Kan banyak tuh hal yang mau dibuktikan,” tegas Feri.

Lebih jauh, ia menyampaikan kritik terhadap lembaga penegak hukum yang dinilai tebang pilih dalam menindak kasus, tergantung pada posisi politik para pihak yang terlibat.

Menurutnya, hal ini memperkuat persepsi publik bahwa hukum di Indonesia masih timpang.

“Ayo cepat supaya kami bisa berprasangka baik, jangan kemudian orang bisa melihat hukum itu betul-betul timpang, hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang,” tutupnya.

Baca Juga: Tom Lembong Sebut Jokowi Pernah Perintahkan Penuhi Stok Gula Nasional, Dinilai Layak Jadi Saksi Sidang Korupsi Impor