wartajatim.CO.ID – Ekonom senior Indonesia, Fuad Bawazier, menilai penyelesaian terhadap berbagai tuntutan rakyat tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu untuk menuntaskan persoalan yang semakin kompleks.
“Tapi ingat, bahwa waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu memerlukan waktu, ada yang seketika tapi umumnya memerlukan waktu,” ujar Fuad dalam acara Catatan Demokrasi, Rabu (10/9/2025).
Fuad menyebut, tuntutan rakyat bagaikan sengatan bagi pemerintah dan penguasa agar tetap waspada ketika ada kekeliruan. Ia menekankan, masalah harus dilihat dari akar persoalan karena sifatnya menyeluruh, tidak hanya sebatas lembaga pusat.
“Ini baru bicara soal DPR, kalau DPRD se-Indonesia bagaimana? DPRD kan juga bermasalah, sama juga seluruh Indonesia. Nah, masalah seperti itu memang bisa dilihat dari akarnya,” ungkap mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto tersebut.
Lebih lanjut, Fuad menegaskan bahwa perubahan mendasar perlu dilakukan meski memerlukan proses panjang. Ia mencontohkan bahwa revisi aturan atau peraturan pemerintah tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena menyangkut proses anggaran dan birokrasi.
“Misalnya, peraturan diubah dulu, PP-nya diubah, itu selalu makan waktu, anggarannya sudah dilakukan, itu memerlukan proses pokoknya,” jelasnya.
Baca Juga: Respons TNI atas 17+8 Tuntutan Rakyat, Salah Satunya Desakan Segera Kembali ke Barak
Menurut Fuad, unsur waktu menjadi tahap yang tidak bisa dilewati dalam merespons 17+8 Tuntutan Rakyat. Kendati demikian, ia mendorong agar pemerintah tetap memegang komitmen dengan menyiapkan rencana terukur.
“Kalau perlu, dibikin matrik schedule untuk menunjukkan ini akan dilaksanakan kapan, tapi nggak juga pasti bener kalau politik, kalau ada partai yang belum setuju, apalagi partainya banyak,” tandasnya.
Fuad optimistis perubahan bisa terwujud, asalkan dilakukan secara bertahap dengan pijakan pada hal-hal mendasar yang realistis.
(DP)
Artikel Terkait
Ekonom Bhima Yudhistira: Kenaikan PPN Jadi 12 Persen adalah Langkah Tidak Kreatif
Menkeu Purbaya Tegas Soal Tuntutan 17 Plus 8: Suara Kecil, Solusinya Pertumbuhan Ekonomi 6-7 Persen
Pasca Aksi Demo, DPR Siap Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat dalam Rapat Evaluasi Bersama Pimpinan Fraksi
Yusril Ihza Mahendra: Mustahil Pemerintah Abaikan 17+8 Tuntutan Rakyat, Dijamin Dapat Respons Positif
Bahlil Pastikan Respons Terukur atas 17+8 Tuntutan Rakyat: Demokrasi Harus Lebih Baik